Pada halaman karya ini akan di publikasikan abstraksi dari beberapa hasil riset dan pengabdian yang dilakukan oleh Staf Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila.

Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandar LampungDalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Oleh:

Simon S. Hutagalung

Dosen Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung 

Abstrak: 

Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk merumuskan struktur birokrasinya masing-masing. Dalam bentuk kebijakan seperti itu, interaksi antara aktor di pemerintahan daerah menentukan arah dari implementasi kebijakan tersebut.   Penelitian yang dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi terhadap beberapa sumber data yang ditetapkan secara purposive. Sementara analisa data dilakukan secara kualitatif dengan interactive model of analysis.  Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah yang dilandasi beberapa pedoman pelaksanaannya pada saat itu dapat terlaksana pada Pemerintah Kota Bandar Lampung karena bentuk dan isi kebijakan itu diinterpretasikan sebagai kebijakan yang responsif sebab memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka mengatasi kondisi yang terjadi saat itu, yaitu adanya pengalihan pegawai dari instansi-instansi vertikal sebagai hasil penggabungannya ke dalam organisasi Pemerintah Daerah. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung proses restrukturisasi ternyata tidak diselenggarakan dengan optimal karena: (1) Karakteristik lembaga dan penguasa yang bersifat intermediate dengan kecenderungan pola incremental yang diterapkan pada saat itu ternyata mempengaruhi hasil rancangan struktur organisasi yang cenderung mengedepankan pertimbangan akomodatif ketimbang efisiensi. (2) Dalam perumusan dan pembahasan rancangan organisasi itu pelibatan pihak ketiga yang dianggap mampu berperan untuk memberikan masukan terhadap substansi kebijakan yang terstruktur di dalam formasi salah satu tim pelaksana ternyata tidak terkelola dengan baik.  

Kata Kunci: Birokrasi, Restrukturisasi, Otonomi Daerah.