Administrasi Publik

Penerimaan CPNS Unila

admpublik — Thu, 15 Nov 2007 10:11:15 +0000

PENGUMUMAN
Nomor : 3658/H26/KP/2007
Tentang
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2007

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 45157/A4.1/KP/2007, tanggal 9 Oktober 2007 dan hasil rapat teknik kepegawaian tanggal 29 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2007, Universitas Lampung akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 31 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan	Kode Kualifikasi Akademik	Kualifikasi Akademik	Jabatan	Jumlah Formasi	Penempatan
1.	III/b	S2	7073	Perikanan	Dosen	1	F. Pertanian
2.	III/b	S2	7145	Kehutanan	Dosen	1	F. Pertanian
3.	III/b	S2	7118	Penyuluhan Pembangunan Pertanian	Dosen	1	F. Pertanian
4.	III/b	S2	7288	Administrasi Negara	Dosen	1	FISIP
5.	III/b	S2	7287	Administasi Niaga	Dosen	1	FISIP
6.	III/b	S2	7295	Ilmu Komunikasi	Dosen	1	FISIP
7.	III/b	S2	7298	Ilmu Politik	Dosen	1	FISIP

lebih lanjut lihat www.unila.ac.id

Penutupan PKL-Desa Mitra 2007

admpublik — Sat, 11 Aug 2007 05:01:01 +0000

Setelah melalui proses di lapangan dan mahasiswa peserta PKL dengan format Desa Mitra akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2007 menyelesaikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan primer dalam bentuk pengamatan dan pengkajian terhadap masyarakat dan pemerintahan desa sebagai sebuah kesatuan komunitas sosial yang dikelola secara teratur diwujudkan dalam bentuk dimilikinya wawasan baru dalam persepsi mahasiswa tentang pemerintahan desa, interaksi sosial dan pengelolaan aspek kehidupan di desa.

Sementara dalam kegiatan sekunder, mahasiswa telah berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan secara terjadwal. Mahasiswa telah berkontribusi bagi aktivitas pemerintahan desa dalam bentuk renovasi kecil pada Balai Desa yang merupaka pusat kegiatan pemerintahan desa. Untuk masyarakat desa, mahasiswa juga telah memberikan kontribusi dalam bentuk pengadaan kelengkapan infrastruktur, seperti plang nama jalan utama di desa, plang identitas aparatur desa, dll.

Banyak kesan yang dimiliki oleh mahasiswa setelah melalui seluruh kegiatan tersebut. Dengan melalui proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran riil kepada mahasiswa yang nantinya juga akan berinteraksi luas dengan masyarakat.

PPM Perencanaan Pembangunan Desa

admpublik — Wed, 01 Aug 2007 07:10:45 +0000

Pada Tanggal 29 Juli 2007 telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dengan tajuk ” Perencanaan Pembangunan Desa” di Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Tanggamus Prop. Lampung. Kegiatan tersebut menghadirkan tiga orang pemateri pokok yaitu : Drs. Bambang Utoyo, M.S, Drs. Yulianto, M.S dan Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.A.P.

Drs. Bambang Utoyo, M.Si pada kesempatan tersebut menyoroti peranan Musrenbang sebagai sarana Perencanaan Pembangunan Daerah. Drs. Yulianto, M.S lebih menyoroti peranan Partisipasi Masyarakat di dalam Proses Perencanaan dan Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.A.P menyoroti Pengembangan Desa Melalui Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan secara baik.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa PS. Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila ini diharapkan dapat memberikan implikasi jangka panjang bagi aktivitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Semoga.

Mahasiswa PKAB 2007

admpublik — Thu, 05 Jul 2007 05:28:47 +0000

Berikut nama calon mahasiswa yang diterima di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2007 melalui jalur PKAB:

ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1
1 271073 SITI AMIRAH KURNIA RIFNA SMAN 01, PANDEGLANG
2 271051 YUNITA ANGGRAINI SMAN 03, MUARA ENIM
3 270672 NENI ASTRIA SEPTIYANI SMA YP UNILA, BANDAR LAMPUNG
4 270155 ASEV KURNIAWAN SMAN 03, BANDAR LAMPUNG
5 271499 DEBI AGRESTA SMAN 01, LIWA
6 271075 ISTI ARINI SMAN 04, PALEMBANG
7 270189 DEVI SUSANTI SMAN 03, BANDAR LAMPUNG
8 270380 RUTH O S SIMANJUNTAK SMAN 02, BANDAR LAMPUNG
9 270081 RIETNAWANTY ANGGILIA SMA AL-KAUTSAR, BANDAR LAMPUNG
10 271551 NIA JANATI SMAN 02, KOTABUMI
11 271049 AFRICO RAMADHAN SMAN 03, MUARA ENIM
12 270579 MELLY SUSANTI SMAN 10, BANDAR LAMPUNG
13 270941 NANDA PURNAMA SARI SMAN 07, BANDAR LAMPUNG

Selamat Bergabung di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila…

Desa Mitra 2007

admpublik — Thu, 28 Jun 2007 06:18:19 +0000

Sebagai sebuah struktur logis pemerintahan pengembangan kapasitas Desa merupakan komponen utama bagi pengembangan Kapasitas Kabupaten. Desa yang diperlakukan secara lebih baik sehingga mereka mampu memiliki keberdayaan untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya secara lebih sistematis merupakan salah satu kekuatan yang penting bagi sebuah Kabupaten untuk memiliki daya saing dalam berproduksi melalui media-media pengembangan kesejahteraan dan berinteraksi secara dinamis dan mutualis dengan daerah lainnya. Pada satu sisi desa memiliki keunikan dalam bentuk adanya karakteristik kultural yang mewarnai aktivitas pengelolaan masyarakatnya. Karakteristik ini menjadi sebuah referensi dalam melaksanakan tata hubungan bermasyarakat dan juga dalam mengelola pemerintahan pada lingkupnya. Adanya inisiatif lokal (local iniciative) dan kearifan lokal (local wisdom) dalam merespon permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan di desa menjadi sebuah kekuatan bagi mereka.

Pada sisi yang lain, desa merupakan sebuah entitas yang masih haus dengan referensi-referensi baru di dalam aspek pengelolaan masyarakat dan pemerintahannya. Komunitas desa yang saat ini sudah memiliki justifikasi untuk mengelola entitas mereka secara mandiri secara paralel juga memerlukan masukan-masukan segar yang bisa memberi inspirasi bagi mereka dalam mengelola entitasnya. Dibutuhkan berbagai kontribusi dari pihak luar, termasuk adalah dari kelompok akademik untuk memberi kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas desa tersebut. Kontribusi yang terpenting bukan hanya dalam aspek infrastruktur yang memang secara nyata diperlukan guna memperoleh aksesibilitas yang lebih baik dalam komunitasnya namun juga adalah dalam aspek peningkatan dan penambahan kualitas rujukan bagi sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai fungsi pengelolaan masyarakat desa.

Konsekuensi logis yang bisa dihasilkan dari usaha ini adalah meningkatnya dan bertambahnya pula kualitas kinerja kelembagaan desa yang dikelola oleh mereka untuk melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan yang dijalankannya. Lingkup yang dikemukakan tersebut merupakan prospek bagi kontribusi nyata pihak akademis dengan prinsip Tri Darma Perguruan Tinggi yang dimilikinya. Kelompok akademis dalam hal ini dapat menjalankan peran untuk memberikan rujukan-rujukan baru atau yang lebih baik dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (aparatur) pemerintahan desa dan beberapa aspek teknis dalam pengelolaan pemerintahan desa sehingga kemudian dapat berimplikasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa secara keseluruhan. Sejalan dengan peran tersebut, desa juga dapat menjadi sebuah media pembelajaran bagi kelompok akademis, dengan melihat fenomena-fenomena, keunikan dalam praktik pengelolaan pemerintahan dan interaksi dalam masyarakat dapat menjadi sebuah referensi baru bagi pengkajian-pengkajian tentang Desa, Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa.

Timbal balik desa sebagai sebuah laboratorium ini merupakan potensi desa yang harus ditangkap secara lebih baik guna kepentingan pengembangan ilmu yang dalam jangka panjang manfaatnya juga akan kembali dirasakan oleh entitas desa. Dengan berlandaskan kepada hal tersebut maka program Desa Mitra digagaskan dan dirumuskan oleh Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Adanya prospek berupa hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut merupakan sebuah prospek yang ingin diimplementasikan guna peningkatan dan pengembangan kapasitas institusi secara bersama-sama. Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan program ini diharapkan akan diperoleh oleh Pemerintahan Desa dan juga Mahasiswa.

Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang hendak di capai dalam rangkaian kegiatan program ini. Tujuan ini antara lain adalah sebagai berikut:1). Terjadinya hubungan sosial yang saling memahami dan menghargai antara Mahasiswa dengan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa.2).Terjadinya transfer pengetahuan dan pengalaman antara Pemerintahan Desa dan Mahasiswa dalam konteks aktivitas Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Masyarakat Desa.3).Terhimpunnya data dan informasi yang cukup dari Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa oleh Mahasiswa yang selanjutnya akan menjadi bahan analisis untuk pemetaan potensi sosial Desa yang diharapkan akan berguna bagi pengkajian dan pengembangan desa.

Manfaat yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan program ini diharapkan akan diperoleh oleh Desa dan Mahasiswa. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hasil yang dapat dirasakan setelah program ini selesai dilaksanakan, hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:1).Manfaat Bagi Desa antara lain adalah:a.Adanya peningkatan pengetahuan baru dalam aspek pengelolaan Pemerintahan Desa maupun dalam hubungannya dengan masyarakat desa. b.Adanya referensi/ rujukan baru bagi Pemerintah Desa untuk mengidentifikasi solusi bagi proses pengelolaan aktivitas pemerintahan Desa. c.Memberikan stimulasi bagi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas di dalam pengelolaan Desa. 2.Manfaat Bagi Mahasiswa antara lain adalah:a).Sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa terhadap praktik Pengelolaan Desa sehingga diharapkan akan adanya pandangan yang lebih realitis terhadap Pengelolaan Pemerintahan Desa.b).Sebagai media stimulasi bagi mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian tentang Pemerintahan Desa dan Permasalahannya sehingga kemudian diharapkan akan mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi yang baik bagi Pemerintahan Desa tersebut.

Kerjasama Dengan University of Kentucky

admpublik — Mon, 30 Apr 2007 03:31:03 +0000

Rencana ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada tahun 2007 dan selanjutnya. University of Kentucky adalah Universitas yang berlokasi di Lexinton USA yang memiliki beberapa focus disiplin ilmu, salah satunya adalah Martin School of Public Policy and Administration. Disiplin Ilmu Administrasi Publik ini yang kemudian menjadi salah satu jalur kerjasama yang dirintis dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Berikut adalah point kerjasama tersebut:

Dalam bidang pengembangan kurikulum dan perkuliahan (termasuk adalah visitasi dari UK ke Unila).
Dalam bidang riset yang melibatkan kedua belah pihak (dari UK dan Unila)
Dalam bidang ketersediaan bahan pengajaran dan penelitian ( buku, jurnal) yang berasal dari penerbit University of Kentucky.

Demikian garis besar isi program kerjasama tersebut, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kunjungan Ke Unpad

admpublik — Fri, 02 Mar 2007 08:06:27 +0000

Pada Tanggal 13-16 Februari 2007 dua orang staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Padjajaran Bandung. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjajagi dan menjalin hubungan silaturahim antara kedua institusi dan juga dalam rangka melakukan study/ saling tukar informasi antara kedua lembaga. Kunjungan itu dilakukan oleh Nana Mulyana, S.I.P M.Si dan Simon S. Hutagalung, S.A.N untuk saling mengetahui dan mengambil pengetahuan dan pengalaman dalam aspek akademik dan manajemen kelembagaan Jurusan. Kunjungan kedua staf pengajar itu diterima oleh Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan beberapa orang staf pengajar di Kampus Unpad Jatinangor. Dari kunjungan itu bisa diketahui hal-hal yang belum dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh kedua institusi. Selain itu masing-masing institusi juga mampu saling bertukar best practices dalam pengelolaan pendidikan di Universitas. Semoga bisa saling memberi manfaat di masa datang.

Local Enterpreneur Governance (Oleh-Oleh dari Jakarta)

admpublik — Wed, 31 Jan 2007 09:26:45 +0000

Pada tanggal 18 Januari 2007 empat orang staf dari Jurusan Adm Negara Unila (termasuk penulis) mendapat kesempatan untuk mengikuti Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Sarjana Administrasi Negara (PERSADI) dan Kementrian PAN RI. Tema yang diusung dalam seminar itu adalah ”Penataan Sistem Administrasi Negara Pasca Amandemen Konstitusi”. Pada awalnya penulis merasa tema tersebut tidak terlalu aktual lagi pada saat ini. Hal itu mengingat amandemen konstitusi sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Namun selama seminar tersebut dilaksanakan, masing-masing pemateri mampu memaparkan materi yang menarik.

Taufik Effendi yang merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan menjadi keynote saat itu memaparkan tentang kontekstualisasi bangsa dalam proses pemerintahan saat ini. Beliau mengatakan bahwa yang sebenarnya hilang dalam kehidupan berbangsa saat ini adalah konsistensi. Tidak hanya pemerintah yang mengalami kelangkaan konsistensi dalam namun juga masyarakat. Prof. Jimly Asshidiqie yang merupakan ketua Mahkamah Konstitusi RI memaparkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam amandemen konstitusi negara RI. Paparan yang dilakukan olehnya dari perubahan yang sifatnya makro hingga kepada detil lembaga-lembaga bentukan baru seperti Komisi-komisi yang saat ini berjumlah 53 komisi dalam berbagai bidang. Sementara Prof. Sofian Effendi yang juga menjadi panelis memaparkan tentang perubahan aspek-aspek administrasi negara setelah amandemen konstitusi dilaksanakan. Rektor UGM itu memaparkan tentang berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh amandemen tersebut dalam ranah praktik administrasi negara. Demikian juga Dr. Mulya Nasution yang merupakan Sekjen Depkeu RI yang menyoroti aspek pengelolaan sumber daya finansial dalam kondisi saat ini. Dalam sesi beliau sempat juga disoroti masalah yang sedang aktual saat itu: PP 37/2006. Yang menarik adalah saat sesi kedua seminar dibuka. Panelis saat itu adalah beberapa kepala daerah (gubernur, walikota & bupati) yang dianggap Menteri PAN mampu menghasilkan best practices dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Panelis tersebut antara lain adalah Fadel Muhammad (Gubernur Gorontalo), dr. Jusuf SK (Walikota Tarakan) dan H. Untung Wiyono (Bupati Sragen). Sorotan yang menjadi pengantar sesi mereka adalah hasil Pilkada yang menempatkan mereka sebagai kepala daerah terpilih untuk periode kedua dengan total persentase pemilih yang 80% lebih. Dugaan yang kemudian muncul terhadap mereka adalah keberhasilan mereka pada periode pertamalah yang menjadi latar belakang terpilihnya mereka kembali dengan total pemilih yang besar. Setelah di kaji ulang muncul temuan-temuan dari pihak mereka bahwa mereka terpilih kembali karena selama periode kepemimpinan pertamanya mereka mampu melakukan fokus terhadap aspek pelayanan publik dan juga fokus kepada sektor unggulan daerahnya yang mampu menjadi sumber penggerak sosial ekonomi masyarakat di daerahnya masing-masing. Gorontalo misalnya yang melakukan fokus dalam pengembangan industri jagung sehingga sumber daya ini menjadi sektor unggulan yang berdampak kepada masyarakat lokal. Selain itu, kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kepala daerah ini adalah kemampuan mereka untuk menjadi enterpreneur bagi daerahnya. Ciri enterpreneur yang selalu mencari peluang pengembangan dalam setiap kondisi dikemukakan sendiri oleh mereka. Bupati Sragen misalnya yang mampu memasarkan air kencing sapi dengan harga Rp. 17.500/ liter merupakan wujud dari kemampuan enterpreneur mereka. Gaya memimpin mereka yang seperti enterpreneur itu memang bisa juga dikatakan sebagai benevolent authocrat (otokrat yang bijak). Hal ini dapat disimpulkan jika melihat gaya mereka yang cenderung kuat pada pencapaian visi dan kurang mentolerir adanya ”interupsi-interupsi” yang muncul sebagai dinamika politik di daerahnya. Kontrol mereka terhadap birokrasi juga cukup kuat namun yang positifnya adalah bahwa mereka mampu melepaskan kekakuan watak birokrasi dan menerapkan mekanisme reward & punishment untuk aparaturnya. Sehingga tidak heran jika insentif yang diperoleh seorang kepala Bappeda dengan pendidikan Doktor lebih tinggi dibanding daerah lainnya, tidak heran juga jika seorang camat yang mampu menaikkan produksi jagung mendapatkan insentif yang mengakibatkan dirinya memperoleh pendapatan yang hampir sama dengan seorang Sekda pada daerah lain. Penyimpulan yang dilakukan di akhir sesi juga menyimpulkan tentang perlunya peningkatan kapasitas manajemen pada pemerintahan daerah. Dalam otonomi, daerah sudah diberi ruang yang besar, hanya saja terkadang ruang yang besar itu belum mampu memberikan gerak yang luas juga karena masih belum optimalnya kapasitas manajemen yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan daerah. Selain itu disimpulkan juga pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menjadi seorang enterpreneur dalam mengelola potensi-potensi daerahnya. Terakhir yang menjadi saran adalah pentingnya fokus dalam arah pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak akan mampu menangani berbagai aspek secara sekaligus, karena itu yang diperlukan adalah adanya fokus terhadap pengembangan potensi tersebut. Semoga bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah yang lainnya.

By: Soemandjaja

PKL DAN DESA MITRA

admpublik — Wed, 31 Jan 2007 09:24:00 +0000

Tahun 2006 yang lalu bisa dikatakan diwarnai dengan beberapa langkah yang “berani”. Salah satu yang dilakukan oleh jurusan pada tahun itu adalah dengan mengimplementasikan konsep DESA MITRA yang merupakan penurunan lingkup dari gagasan WILAYAH MITRA. Konsep ini di wacanakan, di susun dan dimplementasikan secara ringkas dan implementasi itu sendiri dilakukan sebagai langkah uji operasional. Pada tahap pertama, konsep ini diintegrasikan ke dalam program akademik Praktik Kerja Lapang (PKL). Mengapa konsep ini diintegrasikan dengan PKL?, pertanyaan ini sempat ditanyakan oleh mahasiswa yang menjadi bagian dari implementasi konsep itu. Kalau kita evaluasi pelaksanaan PKL yang lalu, maka yang cenderung terjadi adalah tidak optimalnya transfer pengetahuan dan pengalaman antara situs PKL dengan mahasiswa yang mengikuti PKL tersebut. Yang terjadi justru PKL hanya menjadi gerbang persepsi mahasiswa untuk menjustifikasi kerja birokrasi dengan sejumlah patologinya. Mahasiswa jadi benar-benar yakin kalau kerja birokrasi itu cenderung lamban dan tidak efisien. Demikian juga dengan mahasiswa, mereka tidak mampu menjadi katalisator penyegar yang bisa menjadi ”sentilan-sentilan kecil” bagi birokrasi yang sebenarnya mengalami kelangkaan pengetahuan aktual. Mahasiswa pada situs PKL hanya menjadi bagian dari rutinitas prosedural yang menjadi objek dari jam kerja situs tersebut. Yang lebih parah lagi adalah ketika mahasiswa dianggap sebagai beban bagi situs PKL tersebut. Kondisi inilah yang sebenarnya menjadi ide awal untuk menggabungkan konsep Desa Mitra dengan PKL. Mahasiswa dan situs PKL (yang dalam hal ini adalah desa) dapat lebih menjalin interaksi yang dinamis. Mahasiswa dapat mempelajari dan mengambil pengalaman dari kehidupan desa dan aktivitas administrasi pemerintahan desa yang banyak memunculkan keunikan lokal, bahkan bisa menjadi contoh bagi lingkup pemerintahan lainnya. Demikian juga dengan Desa, kehadiran mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif untuk menjadi katalisator transfer pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintahan desa. Jadi kesimpulannya adalah adanya simbiosis mutualisme yang diharapkan akan muncul dari hubungan itu. Mahasiswa dan Desa akan saling belajar satu sama lain. Itu jawaban kenapa desa mitra dan PKL digabungkan. Sekarang ada pertanyaan lainnya, sebenarnya apa desa mitra itu?. Kalau kita lihat posisi desa dalam otonomi daerah ini maka dapat dikatakan bahwa mereka adalah miniatur dari konsep negara Indonesia itu sendiri. Posisi desa dalam otonomi ini bisa dikatakan serupa dengan pemerintahan pusat. Secara struktural mereka memiliki lembaga pemerintahan yang kurang lebih memiliki fungsi yang serupa, dalam aspek fungsional mereka juga memiliki peran, tugas dan kewajiban yang serupa. Bahkan proses pemerintahan yang dimulai dari suksesi kepemimpinan (Pilkades) juga dilakukan dengan proses yang serupa. Kalau kita melihat kondisi itu maka muncul gagasan bahwa untuk mempelajari administrasi pemerintahan tidak harus dilakukan secara top down, artinya mempelajari instansi pemeirntah yang tingkatannya lebih tinggi. Sebenarnya yang harus di mulai adalah melihat desa sebagai ranah pembelajaran yang posisinya juga sama dengan tingkatan instansi pemerintah yang lainnya (Daerah dan Pusat). Desa sebagai satuan administrasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat justru menjadi mata rantai yang paling urgen dan kompleks dalam akivitas kerjanya, terlebih lagi di dalam era pembelajaran demokrasi seperti saat ini. Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya merupakan upgrading dari tujuan PKL ke desa itu sendiri. Prinsipnya adalah adanya learning interaction antara kampus dengan desa yang sepertinya haus akan wawasan konseptual semenjak KKN (Kuliah Kerja Nyata) dihapuskan. Implementasi konsep ini sudah dilakukan pada bulan Juni- Agustus tahun 2006 yang lalu. Desa yang menjadi lokasinya adalah Desa Hurun di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan. Kenapa desa ini dipilih sebagai lokasi pada saat itu?. Berdasarkan observasi yang dilakukan di awal, desa ini dipilih karena keunikannya secara geografis, demografis dan kultur. Desa hurun merupakan desa yang diapit oleh wilayah yang kondisinya lebih maju, ia merupakan desa yang dapit oleh perkotaan. Selain itu desa yang diketahui sebagai desa tua ini merupakan salah satu desa induk yang mengalami pemekaran beberapa kali sehingga wilayahnya yang dahulu menjadi terbagi beberapa desa lain. Desa yang memiliki komposisi etnis yang variatif ini juga memiliki keunikan dalam potensi sumber daya alamnya. Terakhir, dengan keunikan tersebut maka berimplikasi terhadap proses pengelolaan desa yang juga nampak berbeda. Dari implementasi yang telah dilakukan pada Juni-Agustus 2006 tersebut mampu menangkap berbegai permasalahan dalam administrasi pemerintahan desa. Secara kasuistik pemerintahan desa hurun menghasilkan gambaran tentang pengelolaan pemerintahan yang didasari oleh pendekatan kultural dan tidak kaku dalam menerapkan struktur pemerintahan. Bahkan bisa dikatakan bahwa pendekatan kultur lebih mendominasi penyelenggaraan pemerintahan ketimbang pendekatan struktural. Selain itu desa dengan dorongan pembelajaran demokrasi nampaknya telah menghasilkan bentuk-bentuk interaksi pemerintahan yang lebih dinamis dan unik. Dalam proses menangkap gejala-gejala dan gambaran riil pelaksanaan pemerintahan desa ini, mahasiswa juga mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat desa. Mahasiswa dan warga desa mampu menghasilkan hubungan yang saling berbagai pengetahuan dan pengalaman. Kalau dinilai secara keseluruhan maka dapat disimpulkan jika ada prospek yang baik untuk menerapkan konsep desa mitra itu secara lebih terpola dan sistematis sehingga nantinya mampu memberikan keluaran yang lebih bervariasi. Selain itu konsep ini juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang juga melaksanakan pembinaan terhadap desa-desa di wilayahnya. Diharapkan nantinya ada kontribusi lebih lanjut terhadap perkembangan kapasitas desa dari pelaksanaan program desa mitra ini. Semoga. By: Soemandajaja

Profile Dosen

admpublik — Wed, 31 Jan 2007 09:11:24 +0000

Hingga saat ini (Februari 2006), Program Studi Ilmu Administrasi Negara saat ini memiliki 16 tenaga pengajar tetap yang 75% diantaranya telah berkualifikasi Magister/Master (S-2). Para staf edukatif/dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara merupakan alumni yang berasal dari berbagai Universitas seperti:Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Lampung. Hingga kini usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga akademik terus dilanjutkan dengan mengarahkankan para staf pengajarnya untuk studi lanjut Doktor (S-3) dan Magister/ Master (S-2)di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini (Januari 2007) satu orang staf sedang studi Doktor (S3) dan dua orang staf sedang studi Master/ Magister (S-2) di Jogja dan Jepang.

Sebagai media pengembangan kapasitas akademik dan interaksi intelektual, Dosen-dosen tersebut tergabung ke dalam Peer Group Administrasi Negara yang mempunyai 3 konsentrasi, yaitu : 1) Kebijakan Publik (public policy); 2) Administrasi Pembangunan dan Manajemen Publik (Development Administration and Public Management); dan 3) Administrasi Pemerintahan Lokal (local govermental administration).