Administrasi Publik

Tahun 2006 yang lalu bisa dikatakan diwarnai dengan beberapa langkah yang “berani”. Salah satu yang dilakukan oleh jurusan pada tahun itu adalah dengan mengimplementasikan konsep DESA MITRA yang merupakan penurunan lingkup dari gagasan WILAYAH MITRA. Konsep ini di wacanakan, di susun dan dimplementasikan secara ringkas dan implementasi itu sendiri dilakukan sebagai langkah uji operasional. Pada tahap pertama, konsep ini diintegrasikan ke dalam program akademik Praktik Kerja Lapang (PKL). Mengapa konsep ini diintegrasikan dengan PKL?, pertanyaan ini sempat ditanyakan oleh mahasiswa yang menjadi bagian dari implementasi konsep itu.  Kalau kita evaluasi pelaksanaan PKL yang lalu, maka yang cenderung terjadi adalah tidak optimalnya transfer pengetahuan dan pengalaman antara situs PKL dengan mahasiswa yang mengikuti PKL tersebut. Yang terjadi justru PKL hanya menjadi gerbang persepsi mahasiswa untuk menjustifikasi kerja birokrasi dengan sejumlah patologinya. Mahasiswa jadi benar-benar yakin kalau kerja birokrasi itu cenderung lamban dan tidak efisien. Demikian juga dengan mahasiswa, mereka tidak mampu menjadi katalisator penyegar yang bisa menjadi ”sentilan-sentilan kecil” bagi birokrasi yang sebenarnya mengalami kelangkaan pengetahuan aktual. Mahasiswa pada situs PKL hanya menjadi bagian dari rutinitas prosedural yang menjadi objek dari jam kerja situs tersebut. Yang lebih parah lagi adalah ketika mahasiswa dianggap sebagai beban bagi situs PKL tersebut. Kondisi inilah yang sebenarnya menjadi ide awal untuk menggabungkan konsep Desa Mitra dengan PKL. Mahasiswa dan situs PKL (yang dalam hal ini adalah desa) dapat lebih menjalin interaksi yang dinamis. Mahasiswa dapat mempelajari dan mengambil pengalaman dari kehidupan desa dan aktivitas administrasi pemerintahan desa yang banyak memunculkan keunikan lokal, bahkan bisa menjadi contoh bagi lingkup pemerintahan lainnya. Demikian juga dengan Desa, kehadiran mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif untuk menjadi katalisator transfer pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintahan desa. Jadi kesimpulannya adalah adanya simbiosis mutualisme yang diharapkan akan muncul dari hubungan itu. Mahasiswa dan Desa akan saling belajar satu sama lain. Itu jawaban kenapa desa mitra dan PKL digabungkan. Sekarang ada pertanyaan lainnya, sebenarnya apa desa mitra itu?. Kalau kita lihat posisi desa dalam otonomi daerah ini maka dapat dikatakan bahwa mereka adalah miniatur dari konsep negara Indonesia itu sendiri. Posisi desa dalam otonomi ini bisa dikatakan serupa dengan pemerintahan pusat. Secara struktural mereka memiliki lembaga pemerintahan yang kurang lebih memiliki fungsi yang serupa, dalam aspek fungsional mereka juga memiliki peran, tugas dan kewajiban yang serupa. Bahkan proses pemerintahan yang dimulai dari suksesi kepemimpinan (Pilkades) juga dilakukan dengan proses yang serupa. Kalau kita melihat kondisi itu maka muncul gagasan bahwa untuk mempelajari administrasi pemerintahan tidak harus dilakukan secara top down, artinya mempelajari instansi pemeirntah yang tingkatannya lebih tinggi. Sebenarnya yang harus di mulai adalah melihat desa sebagai ranah pembelajaran yang posisinya juga sama dengan tingkatan instansi pemerintah yang lainnya (Daerah dan Pusat). Desa sebagai satuan administrasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat justru menjadi mata rantai yang paling urgen dan kompleks dalam akivitas kerjanya, terlebih lagi di dalam era pembelajaran demokrasi seperti saat ini. Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya merupakan upgrading dari tujuan PKL ke desa itu sendiri. Prinsipnya adalah adanya learning interaction antara kampus dengan desa yang sepertinya haus akan wawasan konseptual semenjak KKN (Kuliah Kerja Nyata) dihapuskan. Implementasi konsep ini sudah dilakukan pada bulan Juni- Agustus tahun 2006 yang lalu. Desa yang menjadi lokasinya adalah Desa Hurun di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan. Kenapa desa ini dipilih sebagai lokasi pada saat itu?. Berdasarkan observasi yang dilakukan di awal, desa ini dipilih karena keunikannya secara geografis, demografis dan kultur. Desa hurun merupakan desa yang diapit oleh wilayah yang kondisinya lebih maju, ia merupakan desa yang dapit oleh perkotaan. Selain itu desa yang diketahui sebagai desa tua ini merupakan salah satu desa induk yang mengalami pemekaran beberapa kali sehingga wilayahnya yang dahulu menjadi terbagi beberapa desa lain. Desa yang memiliki komposisi etnis yang variatif ini juga memiliki keunikan dalam potensi sumber daya alamnya. Terakhir, dengan keunikan tersebut maka berimplikasi terhadap proses pengelolaan desa yang juga nampak berbeda.  Dari implementasi yang telah dilakukan pada Juni-Agustus 2006 tersebut mampu menangkap berbegai permasalahan dalam administrasi pemerintahan desa. Secara kasuistik pemerintahan desa hurun menghasilkan gambaran tentang pengelolaan pemerintahan yang didasari oleh pendekatan kultural dan tidak kaku dalam menerapkan struktur pemerintahan. Bahkan bisa dikatakan bahwa pendekatan kultur lebih mendominasi penyelenggaraan pemerintahan ketimbang pendekatan struktural. Selain itu desa dengan dorongan pembelajaran demokrasi nampaknya telah menghasilkan bentuk-bentuk interaksi pemerintahan yang lebih dinamis dan unik. Dalam proses menangkap gejala-gejala dan gambaran riil pelaksanaan pemerintahan desa ini, mahasiswa juga mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat desa. Mahasiswa dan warga desa mampu menghasilkan hubungan yang saling berbagai pengetahuan dan pengalaman. Kalau dinilai secara keseluruhan maka dapat disimpulkan jika ada prospek yang baik untuk menerapkan konsep desa mitra itu secara lebih terpola dan sistematis sehingga nantinya mampu memberikan keluaran yang lebih bervariasi. Selain itu konsep ini juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang juga melaksanakan pembinaan terhadap desa-desa di wilayahnya. Diharapkan nantinya ada kontribusi lebih lanjut terhadap perkembangan kapasitas desa dari pelaksanaan program desa mitra ini. Semoga. By: Soemandajaja